Warga Tambun Rengas Kini Dukung Pembangunan RDF Setelah Dialog dan Sosialisasi

Jakarta — Warga Kampung Tambun Rengas, Cakung Timur, Jakarta Timur, Senin (23/2/2026). Yang sebelumnya melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) kini menyatakan dukungan setelah melalui rangkaian dialog dan sosialisasi bersama pemerintah daerah dan pihak pengelola.

Penolakan sempat terjadi beberapa waktu lalu karena kekhawatiran warga terkait dampak lingkungan, mulai dari potensi pencemaran udara, bau tidak sedap, hingga risiko kesehatan. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

Namun situasi mulai berubah setelah digelarnya pertemuan terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan ibu-ibu warga. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan secara rinci mekanisme kerja teknologi RDF, sistem pengolahan tertutup, serta pengendalian emisi yang diklaim telah memenuhi standar lingkungan.

Perwakilan warga menyampaikan bahwa penjelasan teknis yang lebih komprehensif membantu meluruskan sejumlah informasi yang sebelumnya simpang siur. Selain itu, komitmen transparansi dan pengawasan bersama menjadi poin penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat.“Kami awalnya menolak karena belum memahami secara utuh. Setelah dijelaskan dan ada jaminan pengawasan, kami melihat ini bisa menjadi solusi pengelolaan sampah jangka panjang,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat Sdr. Lutfi.

Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa fasilitas RDF dirancang untuk mengurangi volume sampah yang selama ini menjadi persoalan serius di wilayah tersebut. Selain aspek lingkungan, keberadaan fasilitas ini diharapkan membuka peluang kerja dan memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. 

Meski kini menyatakan dukungan, warga menegaskan akan tetap mengawal proses pembangunan dan operasional RDF agar berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati bersama.Perubahan sikap warga Tambun Rengas ini dinilai sebagai contoh pentingnya dialog terbuka dan partisipasi masyarakat dalam setiap proyek pembangunan, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima secara kolektif dan berkelanjutan.